Penyedia Buku Kurikulum 2013 Hadapi Masalah Biaya
Jakarta, Kemdikbud --- Perjalanan pengiriman buku Kurikulum 2013 oleh perusahaan penyedia pemenang lelang tidak selancar yang dibayangkan. Banyak pihak penyedia yang memiliki modal kecil hampir menyerah karena kapasitas pencetakan buku yang besar dan sulitnya teknis pembayaran di beberapa sekolah. Sulitnya pembayaran yang dilakukan oleh beberapa sekolah membuat cash flow pihak perusahaan tersebut terganggu, sehingga pengiriman buku ke sekolah lainnya pun menjadi terlambat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Buku Kurikulum 2013, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yulianto, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (28/08/2014). “Cash flow perusahaan penyedia terganggu karena pembayaran di beberapa sekolah susah dengan teknis yang agak rumit. Ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan pengiriman buku,” ujar Yulianto.
Yulianto memberikan contoh, ketika pihak penyedia datang ke sekolah untuk mengirimkan buku menggunakan truk, sesampai di sekolah, kepala sekolah tidak ada di tempat. Hal tersebut membuat pihak penyedia bingung karena tidak dimungkinkan buku kembali. Apabila pengirim buku harus dikembali, dan di kirimkan esok hari, maka pihak penyedia akan terkena biaya pengiriman ganda.
“Sulitnya pembayaran yang dilakukan oleh beberapa sekolah menghambat penyedia mencetak buku, karena dana sudah habis, dan barangnya pun habis, serta untuk beli kertas sudah tidak sanggup,” ungkapnya.
Melihat tidak lancarnya pengiriman dan pembayaran buku Kurikulum 2013, kata Yulianto, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah mengambil alih pembayaran buku Kurikulum 2013. Bagi sekolah yang kesulitan melakukan pembayaran buku Kurikulum 2013, tetap dapat memesan buku, dan pembayaran dilakukan oleh Kemdikbud. Kebijakan ini, kata dia, dapat membantu pihak penyedia dalam mengirimkan buku Kurikulum 2013.
“Pengiriman buku bisa diurai apabila pembayarannya lancar. Sehingga cash flow pihak penyedia tidak terganggu, dan dapat terus produksi, serta mendistribusikan buku Kurikulum 2013 ke sekolah – sekolah,” pungkas Yulianto. (Seno Hartono/Sumber: kemdikbud.go.id/Pengunggah: Erika Hutapea)
Jakarta, Kemdikbud --- Perjalanan pengiriman buku Kurikulum 2013 oleh perusahaan penyedia pemenang lelang tidak selancar yang dibayangkan. Banyak pihak penyedia yang memiliki modal kecil hampir menyerah karena kapasitas pencetakan buku yang besar dan sulitnya teknis pembayaran di beberapa sekolah. Sulitnya pembayaran yang dilakukan oleh beberapa sekolah membuat cash flow pihak perusahaan tersebut terganggu, sehingga pengiriman buku ke sekolah lainnya pun menjadi terlambat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Buku Kurikulum 2013, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yulianto, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (28/08/2014). “Cash flow perusahaan penyedia terganggu karena pembayaran di beberapa sekolah susah dengan teknis yang agak rumit. Ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan pengiriman buku,” ujar Yulianto.
Yulianto memberikan contoh, ketika pihak penyedia datang ke sekolah untuk mengirimkan buku menggunakan truk, sesampai di sekolah, kepala sekolah tidak ada di tempat. Hal tersebut membuat pihak penyedia bingung karena tidak dimungkinkan buku kembali. Apabila pengirim buku harus dikembali, dan di kirimkan esok hari, maka pihak penyedia akan terkena biaya pengiriman ganda.
“Sulitnya pembayaran yang dilakukan oleh beberapa sekolah menghambat penyedia mencetak buku, karena dana sudah habis, dan barangnya pun habis, serta untuk beli kertas sudah tidak sanggup,” ungkapnya.
Melihat tidak lancarnya pengiriman dan pembayaran buku Kurikulum 2013, kata Yulianto, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah mengambil alih pembayaran buku Kurikulum 2013. Bagi sekolah yang kesulitan melakukan pembayaran buku Kurikulum 2013, tetap dapat memesan buku, dan pembayaran dilakukan oleh Kemdikbud. Kebijakan ini, kata dia, dapat membantu pihak penyedia dalam mengirimkan buku Kurikulum 2013.
“Pengiriman buku bisa diurai apabila pembayarannya lancar. Sehingga cash flow pihak penyedia tidak terganggu, dan dapat terus produksi, serta mendistribusikan buku Kurikulum 2013 ke sekolah – sekolah,” pungkas Yulianto. (Seno Hartono/Sumber: kemdikbud.go.id/Pengunggah: Erika Hutapea)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar